Saut Siahaan: Presiden, Top Leader K3 Indonesia

JAKARTA, Improvement – Ditengah beragam isu panas nasional yang mengerutkan dahi, sebuah  angin segar mengalir dan menyejukkan dunia K3 Indonesia. Undang-undang (UU) No 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan pada 26 Oktober 2026.

UU No 27 tahun 2026, resmi menggantikan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berbeda dengan UU No 13/2003 yang hanya memuat tiga pasal, UU No 27/2026 memuat banyak pasal terkait K3.

Mantan Sesditjen Binwas Ketenagakerjaan Kemnakertrans T Saut P Siahaan setidaknya mencatat ada 20 pasal dalam UU No 27/2026 terkait K3. Mulai dari Pasal 9 ayat 1 f tentang perencanaan hingga Pasal 307 tentang Komite K3.

“Banyaknya pasal dalam UU No 27 tahun 2026 mengindikasikan bahwa K3 saat ini telah menjadi perhatian pemerintah. Apalagi Pasal 126 ayat 2 menyebutkan bahwa kebijakan K3 nasional ditetapkan oleh Presiden. Artinya, Presiden menjadi top leader bagi K3 Indonesia. Ini yang selama bertahun-tahun ditunggu para pelaku K3 di Indonesia,” kata Saut yang dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (8/11/2026) malam.

Dengan adanya pasal itu, kata Saut, diharapkan implementasi K3 di Indonesia bisa berjalan secara terpusat.

Pelindungan Bukan Perlindungan

Secara khusus, Saut menyoroti soal penamaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Secara filosofis, katanya, kata Pelindungan memiliki makna yang lebih luas dibanding kata Perlindungan.

“Pelindungan mengindikasikan bahwa negara hadir untuk melindungi ketenagakerjaan di Indonesia. Bukan ditujukan kepada individu sebagaimana makna Perlindungan. Dengan pelindungan, ada banyak upaya negara dalam UU tersebut dalam melindungi tenaga kerja di Indonesia, yang salah satunya adalah melalui K3,” kata Saut.

Saut lantas merinci pasal demi pasal dalam UU No 27/2026 terkait K3. Mulai dari tahap perencanaan tenaga kerja, pemagangan, anak, penyandang disabilitas, perusahaan/industri, pemberi kerja, istilah Komite K3, hingga sanksi.

“Pasal 9 ayat (1) butir f, misalnya, menyebutkan bahwa perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi Ketenagakerjaan paling sedikit memuat K3. Artinya K3 sudah ada di tahap perencanaan tenaga kerja,” katanya.

Melalui UU No 27/2026, pemerintah berupaya melindungi pekerja dengan K3 di berbagai sektor. “Ini tentu patut diapresiasi semua pihak, bahwa K3 sekarang ini tidak lagi dimaknai sebagai upaya pelindungan pekerja di dunia industri semata,” ucapnya.

Komite K3 & Revisi UU No 1/1970

Selain Pasal 126 ayat 2, yang menarik, kata Saut, tentang Komite K3. Pasal 131 ayat (1) sampai (3) membahas tentang Komite K3, bahwa perusahaan wajib membentuk Komite K3. “Komite K3 merupakan nama baru untuk mengganti Panitia Pembina K3 atau P2K3 yang selama ini kita kenal. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 307,” Saut menambahkan.

Baginya, kehadiran UU No 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, merupakan angin segar bagi dunia K3 Indonesia. Ia berharap, kehadiran UU No 27/2026 dapat mempercepat proses revisi UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang saat ini sudah berada di DPR RI. (Hasanuddin)