Ribuan Ojol Akan Gelar Parlemen Jalanan, Hindari Tiga Titik Ini di Jakarta

JAKARTA, Improvement – Kota Jakarta tepat di Hari Kebangkitan Nasional, akan dibanjiri para pengemudi ojek online (Ojol).

Asosiasi Ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia akan menggelar unjuk rasa pada Selasa (20/5/2025) besok. Ribuan ojol dari berbagai provinsi di Indonesia, dipastikan hadir di kota Jakarta.

Aksi mereka akan berfokus di tiga lokasi. Yaitu Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI.

Kepastian kehadiran ribuan ojol untuk berunjuk rasa itu disampaikan Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Igun menyatakan bahwa para pengemudi ojol yang hadir berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta. Lalu, Cirebon, Bandung, Karawang, dan Banten.

Dari Sumatera seperti Palembang dan Lampung, juga akan hadir di Jakarta.

Terkait rencana aksi demo besar-besaran ini, Igun meminta maaf kepada masyarakat Jabodetabek yang akan terdampak.

“Maka akan sangat besar kemungkinan sebagian Jakarta akan lumpuh karena kemacetan panjang. Kami mohon maaf dari jauh hari apabila ada masyarakat terjebak kemacetan dan terganggunya kegiatan masyarakat,” kata Igun.

Selain menggelar aksi unjuk rasa, para pengemudi ojol ini juga akan melakukan offbid massal di hari yang sama. Masyarakat tidak bisa menggunakan layanan dari aplikasi ojol manapun, baik roda dua maupun roda empat.

“Pada 20 Mei 2025 kami perkirakan pemesanan apapun melalui aplikasi akan lumpuh sebagian ataupun total,” kata Igun.

Mewakili pengemudi ojol, Igun berharap masyarakat dapat memahami aksi ini sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang telah meremehkan mereka.

“Maka masyarakat Jakarta dan Indonesia agar memaklumi aksi offbid ini sebagai pembelajaran kami kepada pihak aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” katanya.

Aksi ini merupakan respons kekecewaan pengemudi ojol terhadap aplikator yang dianggap melanggar regulasi dan merugikan mereka. Igun berharap pemerintah tidak berdiam diri atas kekecewaan para pengemudi online roda dua dan roda empat.

“(Pemerintah) selama ini mendiamkan pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh aplikator-aplikator pelanggar regulasi,” ujar Igun.

Potongan Hingga 70 Persen

Pelanggaran yang dimaksud  merujuk pada Kepermenhub KP 1001 tahun 2022, yang mengatur pedoman perhitungan biaya jasa ojol oleh aplikator. Dalam regulasi tersebut, aplikator hanya diperbolehkan menetapkan biaya sewa aplikasi kepada pengemudi maksimal 15 persen. Lalu ada tambahan 5 persen untuk biaya kesejahteraan mitra pengemudi.

“Namun banyak aplikator yang melanggar, memotong jauh di angka yang ditetapkan. Atas berbagai pelanggaran yang dilakukan para aplikator, pemerintah terkesan diam,” ujarnya.

Igun juga menegaskan bahwa aksi kali ini tidak hanya menuntut soal tarif angkutan penumpang. Melainkan juga mendorong regulasi khusus untuk layanan pemesanan makanan dan pengantaran barang yang kini semakin menjadi andalan aplikator.

Asosiasi Garda Indonesia mengklaim telah melakukan komunikasi intensif dengan DPR RI, khususnya Komisi V, terkait tuntutan tersebut.

Pihaknya juga telah menyerahkan bukti pemotongan aplikasi yang melebihi batas regulasi kepada Komisi V DPR RI.

Igun berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi jutaan pengemudi ojol.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyerukan pengemudi ojol, taksi online (taksol) dan kurir melakukan aksi off bid massal.

“Aksi offbid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja yang tidak layak yang dirasakan sehari-hari yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol,” ungkap Ketua SPAI Lily Pujiati, Jumat (16/5/2025).

Lily menjelaskan kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70 persen. Pengemudi hanya mendapatkan upah sebesar Rp 5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal pelanggan membayar ke platform sebesar Rp 18.000.

“Maka kami mendukung tuntutan potongan 10 persen dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang dan makanan yang setara dan adil,” ucapnya.

Rekayasa Lalin

Menyikapi hal ini, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) untuk mengantisipasi kemacetan.

Kendati demikian, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menyampaikan rekayasa lalin masih bersifat situasional.

“Nanti akan kita lihat dulu potensi massa dan lokasi titik kumpul sekiranya perlu dilakukan rekayasa,” kata Argo saat dikonfirmasi, Minggu (18/5/2025).

Lebih lanjut, Argo hanya mengatakan pihaknya telah menerima pemberitahuan ihwal rencana aksi demo ojol tersebut. “Sudah ada info (soal aksi demo),” katanya. (Hasanuddin)