JAKARTA, Improvement – Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza di Jakarta Barat dan menewaskan setidaknya 8 orang, mengungkap fakta baru.
Pusat niaga elektronik yang didirikan pada 1977 tersebut, nyatanya tak mengantongi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK).
Hal ini diungkap Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan.
“Kami pernah memberikan peringatan kepada pengelola Gedung Glodok Plaza lantaran tak memenuhi syarat keselamatan kebakaran,” kata Satriadi.
Pihaknya sudah melakukan pemeriksaan. Hasilnya, sejak 2023 lalu Glodok Plaza tidak direkomendasikan mendapat sertifikat keselamatan kebakaran.
Dengan kata lain, sejak 2023, Gedung Glodok Plaza tidak memiliki Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK).
Meski begitu, pengelola Glodok Plaza tidak dijatuhkan sanksi karena diberikan waktu untuk perbaikan selama setahun, sampai 2024.
Sayangnya, kebakaran melanda Glodok Plaza di awal 2025 sebelum pengawasan tahunan terhadap gedung-gedung dilakukan Pemprov Jakarta.
Dikatakan, ada empat kriteria yang diperiksa untuk memastikan gedung tersebut benar-benar aman bagi pengunjung.
Pertama terkait kemudahan akses petugas dan mobil damkar apakah bisa masuk ke lokasi atau tidak.
“Kedua terkait proteksi kebakaran aktif dan pasifnya, berfungsi atau tidak. Seperti sprinkle, smoke detector, dan lainnya,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Selanjutnya terkait jalur evakuasi dimana tangga darurat harus ada di dua titik atau lokasi yang berbeda.
Terakhir, damkar juga turut memeriksa terkait Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Glodok Plaza.
“Untuk kasus Glodok Plaza ini memang pada tahun 2023 itu sudah kami nyatakan belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran,” ujarnya.
Sistem Proteksi Kebakaran Tak Optimal
Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan kebakaran di Glodok Plaza cepat merambat hingga menghanguskan lantai 7-9.
“Pertama lambatnya pelaporan informasi kebakaran yang diterima petugas pemadam kebakaran pada saat terjadi itu,” tuturnya.
Kemudian, Satriadi juga menyoroti proteksi kebakaran di dalam gedung yang tidak berfungsi secara optimal.
Menurutnya, pihak pengelola gedung harus melakukan pemeriksaan secara berkala terkait sistem proteksi kebakaran.
“Kembali lagi ini menjadi tanggung jawab para pengelola dan pemilik untuk perawatan terkait dengan proteksi kebakarannya. Bisa jadi saat mita periksa bakk, tapi satu bulan kemudian tidak berfungsi, itu pasti akan menjadi kendala,” tuturnya.
Terakhir, Satriadi mengungkap lambatnya pihak pengelola gedung dalam memberikan blueprint gedung tersebut sehingga petugas tak bisa bergerak cepat dalam proses pemadaman api.
“Kami minta blueprint dari gambar tersebut, tapi kami lambat untuk mendapatkan terkait dengan operasi malam itu,” turunnya.
Sebagai informasi tambahan, sejauh ini ada 14 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran yang terjadi pada Rabu (15/1/2025) malam itu.
Sejauh ini setidaknya sudah ada delapan kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dari lokasi kebakaran.
Proses identifikasi jenazah masih terus dilakukan oleh RS Polri Kramat Jati.
Hingga Senin (20/1/2025) setidaknya sudah ada 22 sampel DNA yang diambil dari delapan kantong tersebut.
Proses identifikasi pun diperkirakan memakan waktu hingga dua pekan. (Hasanuddin)
