Ir Lazuardi Nurdin, CSP, IPU, ASEAN Eng kembali menakhkodai Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI). Pria kelahiran Aceh, 59 tahun lalu ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam dan dihadiri 21 DPW PAKKI seluruh Indonesia.
Ada begitu banyak agenda dan program yang akan dilakukan oleh PAKKI setelah Lazuardi kembali mendapat amanah dari seluruh anggotanya untuk menjadi Ketua Umum PAKKI periode ke-2. “Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi anggota-anggota PAKKI di wilayah. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam aturan LPJK bahwa asosiasi harus mengembangkan anggota-anggotanya melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB),” kata Lazuardi saat ditemui Improvement usai penyelenggaraan Munas ke-2, Minggu jelang tengah malam.
Anggota Keselamatan Konstruksi (KK) Kementerian PU ini sadar bahwa jumlah ahli keselamatan konstruksi yang bersertifikat di Indonesia, masih kurang sebanding dengan total objek pengawasan K3 yang mencapai lebih dari 120.000. Saat ini jumlah Tenaga Ahli K3 Konstruksi yang bersertifikat terdata di angka 21.812 orang dan 320 Tenaga Ahli Keselamatan Konstruksi bersertfikat.
“Terkait jumlah anggota yang ahli keselamatan konstruksi, PAKKI baru saja mendapatkan lisensi itu sehingga kami akan mendorong semua anggota kami yang tadinya Ahli K3 Konstruksi untuk mengambil kompetensi Ahli Keselamatan Konstruksi. Untuk menjadi ahli keselamatan konstruksi, syaratnya adalah harus sarjana teknik,” katanya.
Itu sebab, kata Lazuardi, Munas ke-2 PAKKI mengusung tema “Peningkatan Kompetensi Anggota PAKKI Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Maju dan Generasi Emas 2045.” Lewat tema ini, PAKKI berharap bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Munas PAKKI bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan standar keselamatan konstruksi nasional sekaligus merespons tantangan global. Selain itu juga melakukan penguatan standar keselamatan untuk konstruksi berkelanjutan.
Lazuardi menekankan pentingnya langkah konkret dalam penguatan budaya keselamatan di sektor konstruksi. ”Konstruksi berkelanjutan tidak hanya soal hasil akhir, tetapi juga proses yang menjamin keselamatan pekerja dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan Munas ini menjadi momentum bagi anggota PAKKI untuk menyelaraskan visi dan menyusun solusi. Kegiatan ini juga merupakan komitmen PAKKI dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih aman, efisien, dan berdaya saing,” kata Sarjana Teknik Mesin jebolan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) tahun 1991 ini.
“Dengan membangun anggota yang profesional dan berintegritas, PAKKI berharap dapat mempercepat tercapainya pembangunan infrastruktur yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global sesuai dengan visi besar Indonesia Maju,” Lazuardi menambahkan.
Bagi Lazuardi, PAKKI adalah rumah keduanya. Tenaga Ahli di Kementerian PU ini tercatat sebagai salah satu dari 45 pendiri Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia (A2K4I), nama sebelum PAKKI. Ia bahkan sudah memimpin PAKKI sejak masih bernama A2K4-Indonesia. Pada 2020, ketika A2K4-Indonesia berganti nama menjadi PAKKI, Lazuardi Nurdin menjadi Ketua Umum pertama. Dan, kini ia kembali menakhodai PAKKI untuk periode 2024 – 2028.
Kultur Keselamatan Konstruksi Masih Lemah
Sementara itu, saat membuka Munas ke-2 PAKKI, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Abdul Muis menekankan pentingnya implementasi keselamatan konstruksi di setiap proyek konstruksi. Selain guna menekan angka kasus kecelakaan konstruksi yang masih banyak terjadi di Indonesia, implementasi keselamatan konstruksi penting diimplementasikan untuk memastikan setiap proyek konstruksi yang sedang dikerjakan berlangsung aman, selamat, sehat, dan berkelanjutan.
Dikatakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PU terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan kerja sektor konstruksi dengan mengeluarkan berbagai kegiatan dan program dalam upaya meningkatkan implementasi keselamatan konstruksi di lapangan.
Antara lain pembentukan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK), pengaturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pembentukan tenaga ahli bidang keselamatan konstruksi melalui forum dan perkumpulan keselamatan konstruksi seperti Forum QHSE BUMN Karya, dan pembentukan dan pemberdayaan asosiasi keselamatan konstruksi.
“Implementasi keselamatan konstruksi adalah sebuah keharusan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi,” kata Dirjen Abdul Muis.
Dikatakan, dalam beberapa tahun teakhir, isu keselamatan konstruksi masih menjadi perhatian serius. Dan maraknya kasus kecelakaan konstruksi yang terjadi pada 2017 dan 2018 menjadi titik balik dari praktik keselamatan konstruksi di Indonesia. Kendati demikian, ia mengakui bahwa pada praktiknya sektor konstruksi yang berkeselamatan masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Di antaranya tingkat kepatuhan yang beragam, kurangnya kompetensi tenaga konstruksi bidang keselamatan, kultur keselamatan yang masih lemah, dan keterbatasan pengawasan,” katanya.
Ia mencontohkan, dalam hal ketersediaan tenaga Ahli K3 Konstruksi yang bersertifikat saat ini terdata di angka 21.812 dan 320 tenaga ahli keselamatan konstruksi bersertifikat. “Jumlah ini masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan total objek pengawasan K3 yang menurut data Kemnaker per triwulan II 2024 yang mencapai 120.000 lebih objek pengawasan K3,” kata Dirjen Abdul Muis.
Dalam hal kultur keselamatan yang masih lemah, pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan implementasi keselamatan konstruksi secara masif dan struktur melalui beragam kegiatan. Antara lain edukasi, sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan sebagainya.
“Keselamatan konstruksi merupakan sesuatu yang sangat penting sebab menyangkut nyawa orang. Saya berharap kedepan tidak ada lagi kecelakaan konstruksi yang menimbulkan korban nyawa manusia. Membudayakan konstruksi yang berkeselamatan, membutuhkan partisipasi dan komitmen antar pemangku kepentingan, untuk berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi,” katanya.
Karenanya ia menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh PAKKI. Sebab PAKKI memiliki peran strategis dalam menerapkan dan memperkuat budaya keselamatan konstruksi di Indonesia.
“Saya berharap, PAKKI bisa berperan dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan implementasi keselamatan konstruksi berjalan secara berkelanjutan. Dengan sinergi ini diharapkan pula industri konstruksi di Indonesia dapat tumbuh lebih aman, adaptif, dan berdaya saing, sejalan dengan komitmen menuju keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Dirjen Abdul Muis.
INKINDO Siap Berkolaborasi
Ketua Umum INKINDO Erie Heryadi yang hadir pada Munas ke-2 PAKKI, menyambut positif acara tersebut. Sebab PAKKI dinilai memiliki peran penting dalam mewujukan proyek-proyek konstruksi yang berkeselamatan, bermutu, dan berkelanjutan.
“PAKKI penting karena menghasilkan ahli-ahli keselamatan konstruksi yang dibutuhkan INKINDO. Artinya di setiap proyek konstruksi yang sedang brlangsung, sudah disyaratkan harus ada minimal satu orang ahli keselamatan konstruksi. INKINDO siap berkolaborasi dengan PAKKI,” kata Ketum INKINDO Erie Heryadi saat ditemui usai acara pembukaan Munas ke-2 PAKKI di Jakarta, Minggu (8/12/2024) siang.
Erie berharap, dengan kerjasama yang sudah terjalin sangat baik selama ini, para anggota INKINDO mampu berkolaborasi dengan anggota PAKKI dalam setiap proyek konstruksi di seluruh Indonesia yang melibatkan keduanya.
Terkait jumlah tenaga ahli yang dirasakan kurang di Indonesia, sebagaimana diungkap Ketum PAKKI terpilih Lazuardi Nurdin, Erie sependapat. Sebab kekurangan jumlah tenaga ahli di sektor konstruksi selama ini menjadi salah satu kesulitan yang dialami INKINDO.
“Kesulitan itu dialami juga oleh INKINDO. Oleh sebab itu banyak tender yang gagal karena tenaga ahlinya dipakai satu orang dipakai 12. Itu terjadi karena kelangkaan tenaga ahli. Jadi tidak bisa dipungkiri, tenaga kerja konstruksi sangat banyak sementara produksinya minim,” kata Erie.
Oleh sebab itu, sambung Erie, dalam beberapa tahun ini INKINDO melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam upaya mencetak tenaga-tenaga terampil, khususnya di bidang keteknikan. “Harapannya agar ketika lulus kuliah, tenaga tersebut sudah memiliki bekal yang cukup untuk memasuki dunia konsultan maupun konstruksi. Banyak terjadi, lulusan teknik sipil misalnya, bekerja di bank atau bekerja di tempat yang bukan bidan keilmuannya,” pungkasnya. (Hasanuddin)
